Wartawan , Geeta Erawan

KOPNEWS , JAKARTA – Ketua Pengadilan Tinggi (MA) Profesor J. , diadili oleh semua tingkat peradilan pidana di Indonesia. Indonesia.

Selain itu, kata dia, jumlah kasus kejahatan narkoba setiap tahun semakin meningkat.

Ia melanjutkan, sebagai persoalan yang paling memberatkan hakim, tindak pidana narkoba tidak lepas dari berbagai persoalan.

Syarifuddin mengatakan, dalam praktik penanganan perkara, seringkali ditemukan banyak ketentuan atau pasal yang multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), khususnya tindak pidana peredaran gelap dan penggunaan narkoba. .

Dia melanjutkan, misalnya, jika seseorang memenuhi komponen penyalahgunaan narkoba Pasal 127 UU Narkoba, maka komponen kepemilikan atau pengendalian narkoba Pasal 111 atau 112 UU Narkoba otomatis terpenuhi.

Hal ini sering mengakibatkan kedua pasal tersebut diterapkan secara berbeda atau sering dibingungkan, ujarnya.

Ia menambahkan, kerancuan penafsiran dalam kedua pasal tersebut menggambarkan fenomena kontradiksi dalam penerapan hukum yang merugikan kepastian hukum.

Demikian dilansir dari publikasi hasil penelitian dan kebijakan disparitas penanganan kasus kejahatan narkoba di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Peradilan Indonesia (IJRS) di kanal Youtube IJRS TV, Selasa (28/6/2022).

Apalagi kedua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang jauh berbeda, sehingga ketidakpastian hukum juga pada akhirnya berujung pada ketidakadilan, kata Syarifuddin.

Dikatakannya, Mahkamah Agung berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut di atas dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

Ia melanjutkan, melalui perjanjian kamar, hakim diperbolehkan untuk memutuskan ancaman pidana tertentu sepanjang fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba terhadap terdakwa yang dipidana karena memiliki atau menguasai narkoba dalam Pasal 111 atau Pasal. 112 UU Narkotika.

”Hanya penyelesaian ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas karena terdakwa tetap menyatakan telah melakukan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkoba. Sehingga peluang untuk melakukan rehabilitasi tertutup,” kata Syarifuddin.

By Kopnews