Ditulis oleh As Satibe

Anggota Bawaslu Kota Selatan

KOPNEWS Badan Pengawas Pemilihan Umum (Boisloe) tidak lahir begitu saja. Ini dibentuk dalam upaya untuk menciptakan sistem politik yang demokratis melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.

Sebagai lembaga yang ditawari untuk mengawal pelaksanaan pemilu, Bouslow sangat diharapkan peran dan imparsialitasnya, sehingga pemilu dapat terselenggara sesuai harapan dan berjalan dengan lancar.

Pemilihan umum seperti pertandingan sepak bola. Pelanggaran tersebut tidak akan terselesaikan jika diajukan sepenuhnya ke pengadilan.

Boislo harus diposisikan sebagai arbiter wajib untuk menjaga independensi dengan meningkatkan kemampuan untuk memantau pelanggaran dan menanganinya melalui pendekatan preventif.

Kompleksitas pelaksanaan pemilu 2024 dan pemilu serentak akan semakin beragam karena tahapannya berlangsung serentak.

Persimpangan tahapan pemilu dan pemilu 2024 dapat membebani penyelenggara pemilu, yang dapat mempengaruhi profesionalisme, kredibilitas, dan integritas pemilu. Oleh karena itu, Boasilu harus menjaga dua hal, integritas dan kemampuan

integrasi

Integritas adalah salah satu hal terpenting yang harus menjadi dasar Boislo.

Kata kunci integritas dalam konteks pemilu adalah memastikan bahwa proses, termasuk para aktor dalam penyelenggaraan pemilu, benar-benar tidak memihak dan tidak memihak.

Kekuatan Boislo terletak pada sisi profesionalnya. Ia harus beroperasi bebas dari beban pengaruh kepentingan politik apa pun.

Standar integritas penyelenggara pemilu sudah diatur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ini bisa menjadi pedoman bagi semua penyelenggara dalam bekerja. Dan hilirisasi integritas penyelenggara pemilu dapat berujung pada lahirnya otoritas kelembagaan, sehingga lembaga tersebut menjadi akuntabel.

Namun, selain dari pedoman Kode Etik, yang juga penting adalah kesadaran politik penyelenggara yang berniat menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran dan dedikasi.

Boaslo harus memastikan bahwa setiap anggota memiliki kualitas integritas. Hal ini juga penting tidak hanya untuk menyukseskan pemilu, tetapi juga untuk menjaga kualitas demokrasi dan budaya politik di masa depan.

Dengan terselenggaranya pemilu yang berintegritas, maka kepercayaan masyarakat terhadap berbagai institusi politik akan terbangun. Begitu juga dengan aspek perilaku politik massa, dimana integritas pemilu dapat mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam pemilu (Norris, 2014).

Tantangan Pemilu 2024

Pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang menantang bagi Boislo. Pemilihan dan pemilihan kepala daerah yang diadakan pada tahun yang sama di tahun yang sama, berisiko menciptakan gesekan politik yang lebih kuat.

Bentrokan politik dan ketegangan di lapangan tidak bisa dihindari.

Belum lagi di tengah arus informasi yang semakin deras, masalah misinformasi mulai dari berita bohong hingga gesekan di media sosial, bisa membuat polarisasi di masyarakat semakin kuat.

Politik identitas sering kali hadir, dan dapat berisiko memicu konflik dan perpecahan.

Kondisi ini memiliki peluang terjadinya pelanggaran dan perselisihan yang tinggi. Ini tentu menjadi tantangan berat bagi lembaga pengawas seperti Boislo.

Oleh karena itu, ia mengambil kemampuan untuk mengambil peran dan tugas Boislo, serta menjaga integritasnya.

Hal utama yang harus dimiliki, tentu saja, adalah penguasaan dan pemahaman dari pihak ragulasi.

Dari sisi organisasi, peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu penting untuk dikuasai agar tidak terjadi kesalahan penerapan undang-undang.

Pasalnya, pilkada dan pilkada akan digelar pada tahun yang sama.

Tidak hanya itu, aturan yang diturunkan dari kedua undang-undang tersebut, seperti peraturan KPU dan Perbawaslu, yang harus melalui tahap harmonisasi agar tidak terjadi salah tafsir penegakan hukum oleh regulator, menjadi penting.

Kapasitas untuk memahami aturan ini harus terus dibangun untuk menghindari ambiguitas dan berbagai interpretasi dari para pesaing pemilu dan publik, membuat regulator rentan terhadap masalah etika dan bahkan kriminal.

Boislo juga harus memiliki prinsip proaktif.

Saat menerapkan upaya pencegahan, Boislo harus memiliki strategi pemantauan yang tepat berdasarkan pemahaman tentang potensi pelanggaran yang digambarkan dengan benar.

Kepekaan untuk memahami potensi pemanfaatan isu SARA, misalnya, menjadi penting. Hal ini bisa dipetik dari pelaksanaan pemilu dan pemilu sebelumnya.

Dengan demikian, peran Boislo akan sangat diharapkan tidak hanya dalam menjalankan fungsinya sebagai moderator, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat mengimunisasi demokrasi dari perpecahan.

Yang bisa menyelamatkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negara kita.

By Kopnews